Lakpesdam Klaten: Golput Bisa Memunculkan Masalah Baru

Klaten, Pondok Pesantren An-Nur Slawi. Memilih calon wakil rakyat dan pemimpin dalam Pemilu, merupakan hak bagi seorang warga. Namun, terkadang seorang warga justru memilih untuk tidak menggunakan hak pilihnya alias golput.

Lakpesdam Klaten: Golput Bisa Memunculkan Masalah Baru (Sumber Gambar : Nu Online)

Lakpesdam Klaten: Golput Bisa Memunculkan Masalah Baru

Fenomena golput ini, menurut Ketua Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Nahdlatul Ulama (Lakpesdam NU) Kabupaten Klaten, Syamsul Bakri, bukanlah sebuah jalan yang tepat untuk ditempuh.

“Alih-alih sebagai pemecah masalah, golput ini justru dapat menjadi masalah baru,” terang Syamsul saat menjadi narasumber diskusi yang diselenggarakan Lembaga Kajian Pemikiran Islam Darul Afkar (Elkapida), di Unwidha Klaten, Jawa Tengah, Kamis (28/3).

Pondok Pesantren An-Nur Slawi

Menurut Syamsul, sebagian masyarakat memilih golput karena apatis dengan dunia politik dan gerah dengan ulah para politikus busuk. “Sekalipun demikian, mestinya masyarakat tetap memilih,” ujarnya.

Diibaratkan olehnya pemilu ini seperti menu makanan. “Hidangan politik ini, seluruh menunya mungkin tidak menarik dan bahkan mengandung racun. Tapi, mari kita makan yang bakterinya paling sedikit,” tutur pengasuh Pesantren Darul Afkar itu. (Ajie Najmuddin/Mahbib)

Pondok Pesantren An-Nur Slawi

Dari Nu Online: nu.or.id

Pondok Pesantren An-Nur Slawi Hikmah Pondok Pesantren An-Nur Slawi

Rusia Tak Merasa Perlu "Pilkada"

Washington, Pondok Pesantren An-Nur Slawi
Presiden Rusia Vladimir Putin menyatakan negaranya tidak memerlukan proses pemilihan kepala daerah (Pilkada) agar dikatakan sebagai negara demokratis."Prinsip penunjukan kepala-kepala derah bukanlah tanda kurangnya demokrasi," kata Presiden Putin dalam wawancara dengan televisi CBS dalam program "60 Menit"-nya, hari Sabtu.
  
Putin menyampaikan sikapnya tersebut menjawab pertanyaan mengenai prinsip yang diterapkan Moskow dalam memilih para kepala daerah. Putin mengatakan adalah salah jika cara-cara penunjukan seorang kepala daerah dikatakan tidak demokratis karena buktinya India, negara demokratis terbesar di dunia, ternyata memakai sistem penunjukan untuk para gubernur negara-negara bagiannya. "India disebut-sebut sebagai demokrasi terbesar dunia, tapi gubernur-gubernurnya selalu (orang-orang) yang ditunjuk oleh Pemerintah Pusat, dan tak seorangpun yang mempertentangkan bahwa India bukan negara demokrasi," kata Putin.
  
Wawancara CBS dengan Putin menyangkut demokratisasi Rusia itu terjadi pada saat Moskow dan Washington semakin memperlihatkan sikap bertentangan dalam hal ini. Presiden George W. Bush berulangkali mengatakan perlunya Rusia semakin mendemokrasikan diri.
 
Kesempatan wawancara itu digunakan Putin untuk secara tajam mengingatkan AS agar jangan mengajari Rusia soal demokrasi, atau memaksakan demokratisasi. "Amerika harus melihat dulu kekurangan-kekurangannya sendiri dalam berdemokrasi, sebelum mengkritik Rusia." "AS juga jangan coba-coba untuk mengekspor demokrasinya, sebagaimana yang sedang diupayakannya terhadap Irak," kata Putin yang menegaskan ia akan terus melakukan penunjukkan kepala-kepala daerah secara langsung, dan itu juga tetap demokrasi dari titik pandang Rusia.
  
Pemimpin Rusia itu bahkan menyampaikan apa-apa yang dipandangnya sebagai kekurangan dalam sistem demokrasi di AS sendiri, termasuk apa yang disebut sistem pemilihan umum. "Di Amerika Serikat, anda mula-mula memilih sejumlah pemilih dan kemudian mereka melakukan voting untuk menentukan kandidat-kandidat presiden. Di Rusia, Presiden dipilih langsung oleh seluruh rakyat, itu malah mungkin justru lebih demokratis," kata Putin.
 
Sebagai bukti, Putin mengingatkan empat tahun lalu terjadi masalah dengan pemilihan presiden di AS di mana akhirnya seorang presiden diputuskan oleh pengadilan, yang artinya melibatkan sistem hukum ke dalam proses tersebut. "Tapi kami tak akan mengendus-endus sistem demokrasi anda karena terserah rakyat Amerika saja," kata Putin yang juga mengungkit kembali proses yang ditempuh AS (di PBB) yang dikatakannya tidak demokratis karena memaksakan kehendak dan berangkat sendiri untuk memerangi Irak.

CBS, mengutip Putin, menyimpulkan bahwa demokrasi tidak bisa diekspor ke tempat-tempat lain karena (demokrasi) haruslah produk dari perkembangan urusan dalam negeri suatu masyarakat tertentu sendiri. (cbs/atr/cih)

 

Dari Nu Online: nu.or.id

Pondok Pesantren An-Nur Slawi Nusantara, Meme Islam, Budaya Pondok Pesantren An-Nur Slawi

Rusia Tak Merasa Perlu Pilkada (Sumber Gambar : Nu Online)

Rusia Tak Merasa Perlu "Pilkada"

Politik Identitas vs Politik Kesejahteraan

Oleh Amin Mudzakkir

Salah satu masalah terbesar yang dihadapi oleh para pemimpin daerah di era pasca-Soeharto adalah ketidakmampuan mereka dalam menegosiasikan “politik identitas” dan “politik kesejahteraan” secara baik. Politik identitas mengacu pada agama, etnisitas, bahasa, sejarah, dan isu-isu yang bersifat primordial lainnya, sementara politik kesejahteraan meliputi pembangunan ekonomi, penyediaan fasilitas umum, pembukaan akses pekerjaan yang layak, dan hal-hal yang terkait dengan penataan kehidupan publik umumnya. Sebagian besar pemimpin daerah lebih tertarik untuk mengurusi yang pertama, tetapi mengabaikan yang terakhir.?

Politik Identitas vs Politik Kesejahteraan (Sumber Gambar : Nu Online)

Politik Identitas vs Politik Kesejahteraan

Tentu saja jika ditelusuri lebih jauh, kecenderungan untuk mengutamakan politik identitas daripada politik kesejahteraan tidak dimulai hanya sejak Soeharto dan rezim Orde Barunya jatuh dari kekuasaan pada 1998. Hal ini juga bukan fenomena yang khas Indonesia, sebab terjadi juga di tempat lainnya. Dengan ungkapan lain, hal ini merupakan fenomena global yang dimulai setidaknya sejak awal tahun 1980-an ketika globalisasi secara perlahan tapi pasti menjadi kata kunci dalam tata bahasa politik dunia. Fenomena ini bersamaan dengan menguatanya paham neoliberal dalam berbagai konstelasi kebijakan negara di mana peranan pasar membesar daripada sebelumnya.

Kembali ke Indonesia, politik identitas telah diperagakan oleh Soeharto sendiri setidaknya sejak awal 1990-an. Berbeda dengan Soeharto sebelumnya yang lebih mengesankan diri sebagai seorang yang netral dalam beragama, sejak 1990-an Soeharto mematutkan dirinya menjadi seorang Muslim yang saleh. Selain naik haji ke Tanah Suci, dia juga mendukung terbentuknya organisasi-organisasi berbasis Islam, seperti Ikatan Cendikiawan Muslim Indonesia (ICMI). Pada tataran pemerintahan, dia juga menunjuk beberapa menteri yang dikenal luas mempunyai ikatan dengan organisasi-organisasi (mahasiswa) Islam. Maka istilah “ijo royo-royo” pun muncul mengacu pada komposisi kabinet yang dianggap sangat bernuansa Islam.?

Pondok Pesantren An-Nur Slawi

Tetapi rupanya perubahan tidak hanya terjadi pada diri Soeharto, melainkan juga berlangsung masif di masyarakat. Islamisasi tidak lagi merupakan konsep, tetapi telah menjadi praktik sosial. Lagi-lagi hal ini adalah fenomena global yang terjadi di mana-mana. Kepercayaan bahwa sekularisasi adalah jalan yang mesti ditempuh dalam modernisasi tidak lagi bisa dipertahankan. Agama, khususnya Islam, merangkak dari ruang privat ke ruang publik dalam berbagai bentuk mulai dari revolusi politik seperti terjadi Iran hingga perubahan gaya hidup. Di Indonesia, perubahan gaya hidup ini dimanifestasikan misalnya dalam praktik penggunaan jilbab yang sangat pesat sejak akhir dekade 1990-an.?

Pondok Pesantren An-Nur Slawi

Ketika Soeharto akhirnya dipaksa mundur dari jabatan kepresidenan pada 1998, kondisi struktural dan kultural yang memungkinkan menguatnya politik identitas telah tersedia. Maka tidak heran setelah itu berbagai aspirasi berbasis identitas muncul ke permukaan mulai dari tuntutan masyarakat adat, jatah perempuan di parlemen, hingga pembuatan peraturan daerah “syariah”. Hal terakhir ini marak di berbagai kota mengiringi proses “pemekaran” daerah dan terus berlanjut mengikuti hiruk pikuk pemilihan kepala daerah langsung (pilkada) sejak 2004.?

Momen pilkada adalah ajang bagi penguatan politik identitas, khususnya agama, yang paling kasat mata. Para kandidat berlomba menampilkan diri sebagai Muslim yang saleh dengan menjanjikan pembuatan berbagai kebijakan dan inisiatif yang diklaim sebagai identitas Islam. Tidak jarang usaha tersebut berhasil. Mungkin masyarakat terpesona oleh penampilan para kandidat itu, mungkin juga karena memang tidak ada calon lainnya.?

Lebih lanjut, politik identitas keagamaan di daerah-daerah tersebut dipadatkan dalam konstruksi “kota santri”. Dengan mengaitkan diri pada peristiwa-peristiwa tertentu di masa lalu yang dikombinasikan dengan keberadaan pondok pesantren serta ribuan santrinya di masa sekarang, kontruksi kota santri seolah mendapat pembenarannya. Hal ini bisa dijumpai, misalnya, di Tasikmalaya, Situbondo, Jombang, dan beberapa daerah lainnya. Oleh para pemimpin daerah, konstruksi ini diolah sedemikian rupa menjadi semacam alat ukur keberhasilan kepemimpinannya. Lalu dibuatlah tugu, nama jalan, gedung, atau peraturan yang diidentikan dengan identitas kesantrian. Jika telah berhasil menyediakan hal-hal tersebut, biasanya segera muncul klaim bahwa pemimpin bersangkutan telah berhasil membangun daerahnya.?

Politik identitas, secara moral, tidak sepenuhnya keliru. Ia merupakan bagian dari aspirasi demokratis dan kebutuhan hak asasi manusia. Namun mengutamakan hal itu tetapi mengabaikan aspek politik kesejahteraan yang justru jauh lebih urgen adalah kesalahan. Kenyataan menunjukkan demikian. Di daerah-daerah di mana para pemimpinnya gemar menonjolkan politik identitas, politik kesejahteraan yang sesungguhnya merupakan inti dari politik itu sendiri karena mencakup pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat justru terabaikan.?

Dari Nu Online: nu.or.id

Pondok Pesantren An-Nur Slawi Humor Islam, Ahlussunnah Pondok Pesantren An-Nur Slawi

Bagaimana Kalau Lupa Semalam Mimpi Basah?

? ? ? ? ?

Ada yang ingin saya tanyakan pak ustadz. Apabila seorang lelaki yang sudah baligh pada malam harinya mengalami mimpi basah ketika tidur, namun ketika bangun pagi dia tidak tahu kalau malamnya mengalami mimpi basah, dan dia langsung saja mengambil wudlu untuk melaksanakan shalat subuh. Kemudian ketika siang hari dia baru tahu kalau malamnya mengalami mimpi basah karena ada bekas di celana atau sarungnya, apakah shalat subuhnya sah atau perlu diqadha? Dan jika harus diqadha, kapan waktunya? Demikian pertanyaan saya.

? ? ? ? ?

Kholil Lurrohman Blora, Jawa Tengah

Bagaimana Kalau Lupa Semalam Mimpi Basah? (Sumber Gambar : Nu Online)

Bagaimana Kalau Lupa Semalam Mimpi Basah?

?

Jawaban:

Wa’alaikum salam ? warahmatullah wa barakatuh.

Pondok Pesantren An-Nur Slawi

Sdr Kholil yang terhormat,

Kasus? yang anda sampaikan ini sering terjadi dan dialami oleh masyarakat, mengingat mimpi basah merupakan salah satu tanda akil baligh seseorang. Dengan status akil baligh, ketentuan-ketentuan hukum yang bersifat syar’i akan berlaku pada dirinya termasuk dalam hal ini adalah kewajiban shalat fardlu (lima waktu).

Diantara syarat-syarat shalat adalah suci dari hadats kecil dan hadats besar sebagaimana tercantum dalam kitab-kitab fiqih, dengan demikian shalat yang dilakukan dalam keadaan belum/tidak suci dari hadas kecil maupun besar hukumnya tidak sah. Adapun mengenai qadha shalat subuh sebagaimana pertanyaan saudara maka secara otomatis diharuskan, mengingat adanya syarat shalat yang belum terpenuhi meskipun si pelaku baru mengetahuinya setelah menjalankan shalat. Hal ini tentunya sebagai bentuk kehati-hatian dari kita. Adapun rujukan yang kami gunakan mengacu pada kitab Bughyah al-Mustarsyidin bab syarat-syarat shalat. Dalam kitab tersebut dinyatakan:

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

Pondok Pesantren An-Nur Slawi

Artinya: seseorang telah melakukan shalat dan terdapat rukun-rukun atau sayarat-syarat yang tidak terpenuhi kemudian ia mengetahuinya, maka ia harus mengqadhanya.

Adapun mengenai waktu qadhanya dianjurkan sesegera mungkin setelah mengetahui bahwa shalat yang dilakukan tidak terpenuhi salah satu syarat atau rukunnya, terntunya setelah kita mandi besar, karena menunda-nunda perbuatan baik akan mengurangi keberkahan waktu yang telah diberikan oleh Allah kepada kita.?

Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang peduli dan? memelihara shalat kita dengan memenuhi syarat-syarat maupun rukun-rukun yang terdapat didalamnya. Amin.? ?

Maftuhan

Dari Nu Online: nu.or.id

Pondok Pesantren An-Nur Slawi Kyai, Fragmen, Tokoh Pondok Pesantren An-Nur Slawi

Ulama Se-Jawa Tengah dan DIY Deklarasikan Forum Peduli Bangsa

Demak, Pondok Pesantren An-Nur Slawi. Para pengasuh pondok pesantren dan ulama se-Jawa Tengah dan DIY mengadakan silaturrahim di Ponpes Futuhiyyah Mranggen Demak, Jawa Tengah pada Sabtu (28/2) untuk mendeklarasikan Forum Peduli Bangsa yang bertajuk ‘Membangun Kemandirian Pengasuh Pondok Pesantren dan Pesantrennya’.

Ulama Se-Jawa Tengah dan DIY Deklarasikan Forum Peduli Bangsa (Sumber Gambar : Nu Online)

Ulama Se-Jawa Tengah dan DIY Deklarasikan Forum Peduli Bangsa

Kegiatan yang dihadiri oleh kiai, ulama, dan para cendekiawan ini membahas persoalan bangsa terutama dalam membangun ekonomi umat. Tak kurang dari 60 ulama se-Jawa Tengah dan DIY memadati Aula Yayasan Ponpes Futuhiyyah Mranggen.

Hadir sebagai tamu kehormatan yaitu, KH Mahfudz Shobari (Pacet, Mojokerto), Habib Ja’far bin Muhammad Assegaf (Jepara), Prof Dr Imam Suprayogo (Mantan rektor UIN Malang), Prof Dr KH Abdul Hadi Muthohar, MA., KH Zaim Ahmad Ma’shum (Lasem), dan KH Muhammad Asyiq (Ketua MUI Demak).

Tepat pukul. 10.00 WIB, acara silaturahmi ini dibuka oleh pengasuh Ponpes Futuhiyyah, KH Muhammad Hanif Muslih. ? Melalui sambutan singkatnya, Kiai Muslih menyampaikan, bahwa pembentukan Forum Peduli Bangsa ini sangat penting karena di Jawa Timur sudah banyak dibentuk dan hasilnya sangat bermanfaat sekali terutama pondok pesantren dalam meningkatkan potensi ekonomi pesantrennya.?

Pondok Pesantren An-Nur Slawi

“Untuk itulah, kita mengundang para kiai dan ibu Nyai agar dapat belajar langsung kepada KH Mahfudz Shobari yang dikenal sebagai wirausahawan sukses agar nantinya dapat dikembangkan dalam memberdayakan ekonomi pesantren,” urainya.

Pondok Pesantren An-Nur Slawi

Sementara itu, KH Mahfudz Shobari, pendiri dan pengasuh Ponpes Riyadlul Jannah, Pacet Mojokerto memaparkan, kita ini adalah negeri yang mempunyai poteni kekayaan alam yang melimpah ruah, sebut saja emas, batu bara, minyak, gas alam, timah, tembaga, nikel, semen, kelapa sawit, mutiara, ikan, kayu dan lain-lain.

“Akan tetapi sekarang ini potensi kekayaan alam tersebut banyak dikuasai oleh negara asing. Kita ingin santri dapat mengelola kekayaan tersebut sehingga ? menjadi penguasaha yang mandiri. Itulah salah satu tujuan dari dibentuknya Forum Peduli Bangsa ini,” ungkapnya.

Sementara itu, Prof Dr Imam Suprayoga mengatakan, pembicaraan tentang kewirausahaan ? ternyata semakin banyak terdengar di mana-mana. Mungkin orang ? semakin ? sadar, bahwa untuk menjadikan orang bisa hidup mandiri, cara terbaik adalah memilih berwirausaha.?

“Di pesantren sendiri banyak sekali potensi wirausaha yang dapat dikembangkan,” jelasnya.

KH Zaim Ahmad Ma’shum yang juga ketua Majlis Permusyawarahan Pengasuh Pesantren se Indonesia (MP3I) mengungkapkan seperti yang dikatakan oleh Simbah KH Ali Ma’shum bahwa diakhir zaman para kiai haruslah kaya ilmu dan materi karena masyarakat hanya akan mendengar mereka yang kaya.

“Kecenderungan seperti yang dikatakan oleh Simbah KH Ali Ma’shum sekarang ini sudah mulai menggejala, untuk itulah penguatan dan pemberdayaan ekonomi pesantren harus terus digalakkan,” ujarnya. (Zabidy/Fathoni)

Dari Nu Online: nu.or.id

Pondok Pesantren An-Nur Slawi Kiai Pondok Pesantren An-Nur Slawi

Islam Indonesia Kelak Akan Kaku dan Keras?

Tangerang Selatan, Pondok Pesantren An-Nur Slawi



Islam Indonesia dikenal dengan Islam yang ramah, moderat, dan adaptif terhadap tradisi masyarakat setempat. Namun, dalam beberapa tahun terakhir muncul gerakan-gerakan yang ingin menghilangkan wajah daripada Islam Indonesia tersebut.?

Jika Islam Indonesia begitu ‘luwes’ dan ‘fleksibel’, paham keislaman yang diimpor dari luar tersebut begitu kaku dan keras. Sedikit-sedikit haram dan bid’ah. Lalu yang menjadi pertanyaan, apakah wajah Islam Indonesia itu terlalu besar untuk gagal? Sehingga pola keberagamaannya tetap ramah dan moderat, tidak kaku dan keras?

Islam Indonesia Kelak Akan Kaku dan Keras? (Sumber Gambar : Nu Online)

Islam Indonesia Kelak Akan Kaku dan Keras?

Direktur Eksekutif Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat (PPIM) Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta Saiful Umam membenarkan, untuk saat ini Islam Indonesia memang terlalu besar untuk gagal dan pola keberagamaanya berubah menjadi keras dan kaku.?

“Saat ini, Islam Nusantara is too big to fail iya benar. Karena mayoritas masyarakat Muslim Indonesia masih mengamalkan Islam yang ramah, moderat, dan adaptif terhadap tradisi setempat,” kata Saiful di Kantor PPIM Ciputat Tangerang Selatan, Senin (21/8) malam.

Tetapi, lanjut Saiful, kalau tren konservatif Islam tidak diantisipasi, maka bisa saja lima puluh sampai seratus tahun yang akan datang wajah Islam Indonesia akan menjadi kaku dan keras. Hal itu bisa dilihat dari fakta-fakta lapangan yang ada yaitu semakin maraknya tren-tren seperti itu.

Pondok Pesantren An-Nur Slawi

“Misalnya pola keberagamaan ala Saudi dibiarkan bebas sehingga membid’ah-bid’ahkan yang lainnya, maka model Islam Indonesia seperti saat ini akan berubah,” jelasnya.

Pondok Pesantren An-Nur Slawi

Ia menyebutkan, model Islam yang kaku dan keras itu mungkin cocok di Arab, tetapi model Islam seperti itu tidak cocok jika diterapkan di Indonesia.

Oleh karena itu, ia meminta kepada semua pihak untuk saling mengingatkan dan menjaga model Islam Indonesia yang sangat menghormati budaya setempat sepanjang budaya tersebut tidak dilarang di dalam ajaran Islam.

“Maka saya baik secara pribadi maupun secara institusi merasa perlu untuk mengingatkan masyarakat Indonesia secara umum, NU, Muhammadiyah, untuk bekerjasama dan melakukan upaya-upaya yang lebih konstruktif dalam mengimbangi dakwah Islam model kaku seperti itu,” pungkasnya. (Muchlishon Rochmat/Abdullah Alawi)

Dari Nu Online: nu.or.id

Pondok Pesantren An-Nur Slawi Kajian Sunnah Pondok Pesantren An-Nur Slawi

Kang Said: Soal Surga dan Neraka itu Sudah Selesai

Jakarta, Pondok Pesantren An-Nur Slawi. Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Said Aqil Siroj mengimbau kepada para 

dai atau penceramah untuk mengedepankan sikap tasamuh atau toleran dalam berdakwah dengan 

tidak menghujat atau menghakimi kelompok lain.

Kang Said: Soal Surga dan Neraka itu Sudah Selesai (Sumber Gambar : Nu Online)

Kang Said: Soal Surga dan Neraka itu Sudah Selesai

“Dalam berdakwah utamakan kepentingan, keutuhan dan kebesaran tanah air,” kata Kang Said 

dalam semiloka Mengatasi Problem Kerukunan dalam Berdakwah di Jakarta, Rabu (28/11).

Pondok Pesantren An-Nur Slawi

Pada tahun 1914, jauh-jauh hari sebelum kemerdekaan Indonesia, Rais Akbar Nahdlatul Ulama KH 

Hasyim Asy’ari sudah mengenalkan istilah ukhuwah wathoniyah, persaudaraan sebangsa. Ini juga 

dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW saat membangun masyarakat Madinah.

Pondok Pesantren An-Nur Slawi

“Cinta tanah air itu dalam rangka mengamalkan ajaran Islam. Perjuangan Nabi di Madinah itu 

dilandasi semangat membangun tanah air. Nabi membangun masyarakat yang mutamaddin, yang 

lintas kelompok, suku dan agama,” tambahnya.

Kang Said menambahkan, dalam berdakwah untuk membangun tanah air, para dai jangan hanya 

berkisah tentang surga dan neraka, tentang pahala dan dosa. Menurutnya, dakwah yang terbaik 

adalah mengajak masyarakat untuk membangun masyarakat yang beradab.

“Soal surga dan neraka itu sudah selesai. Mewujudkan masyarakat yang sejahtera, atau 

masyarakat yang sehat itulah ajaran Islam. Dan dalam rangka mewujudkan itu, kita gunakan 

ilmu pengetahuan. Semua pengetahuan itu dari Allah yang menjadi bekal kita meweujudkan 

masyarakat yang beradab, yang mutamaddin,” tambahnya.

Semiloka Mengatasi Problem Kerukunan dalam Berdakwah itu diselenggarakan oleh Pengurus Pusat 

Lembaga Dakwah Nahdlatul Ulama (LDNU) bekerjasama dengan Pusat Penelitian dan Pengembangan (Puslitbang) Kehidupan Keagamaan Kementerian Agama Republik Indonesia.

Menurut ketua panitia yang juga wakil sekretaris PP LDNU, H Syaifullah Amin, semiloka ini diikuti oleh lima puluh peserta yang terdiri dari unsur-unsur perwakilan lintas agama dan perwakilan-perwakilan ormas Islam. 

Hadir sebagai narasumber semiloka ini adalah Kapuslitbang Kehidupan Keagamaan Nur Kholis Setiawan, KH Asad Said Ali Wakil Ketua Umum PBNU, KH Zakky Mubarok (Ketua PP LDNU) Prof. Yudian Wahyudi, Ph.D, Fathuri SR Manager Penelitian dan Kajian PP Lakpesdam NU, Bhikku Dhammasubo dari unsur agama Budha dan pdt. Martin Tjen dari unsur agama Kristen.

Penulis: A. Khoirul Anam

Dari Nu Online: nu.or.id

Pondok Pesantren An-Nur Slawi Anti Hoax, PonPes, Ulama Pondok Pesantren An-Nur Slawi