KH Makruf Amin Ajak Nahdliyin Bersatu Kembali

Jombang, Pondok Pesantren An-Nur Slawi. Wakil Rais Aam KH Makruf Amin mengajak para muktamirin dan seluruh warga NU untuk bersatu kembali setelah sebelumnya, dalam muktamar ke-33 ini penuh dinamika. 

KH Makruf Amin Ajak Nahdliyin Bersatu Kembali (Sumber Gambar : Nu Online)

KH Makruf Amin Ajak Nahdliyin Bersatu Kembali

“Kami hanya memohon doa dan dukungan, marilah kita menyatukan kembali. Kami sangat bersyukur sekali, walaupun awalnya ada ketegangan sebagai satu bagian dari dinamika pembahasan, pembicaraan dan perdebatan, tetapi akhirnya biaunillah, kita kembali bersatu dan menyatu dengan kompak,” katanya dalam pidato setelah ditetapkan oleh ahwa sebagai wakil rais aam.

Ia menyampaikan jabatan wakil rais aam merupakan satu tanggung jawab yang besar, yang sebenarnya terlalu berat, “tapi karena ini permintaan para ulama, dari seluruh cabang dan wilayah di seluruh Indonesia, maka dengan segala kerendahan hati, dengan segala permohonan maaf yang sebenar-besarnya, terpaksa kami menerima tugas ini sebagai rasa hormat kami kepada para ulama,” katanya.

Pondok Pesantren An-Nur Slawi

“Kami menyadari betul tanggung jawab ini besar sekali, tantangan ke depan semakin besar dan kompleks, baik yang menyangkut berbagai aliran, pikiran, akidah, kebathilan dan berbagai tantangan... ini menjadi sesuatu yang sungguh sangat berat.” 

Pondok Pesantren An-Nur Slawi

Selanjutnya, ia mengajak seluruh jamiyyah NU dan jamaah NU untuk melakukan kerja yang lebih keras lagi sesuai dengan tantangan yang dihadapi, “ kita kuatkan akidah aswaja, kita hidupkan lagi amaliyah nahdliyah. Kita tingkatkan kegiatan kita dalam rangka melakukan perbaikan halaqah islahiyah, baik yang sifatnya keagamaan diniyah maupun kemaslahatan ijtimaiyah.”

Ia juga berjanji akan melakukan penguatan kembali kepemimpinan para ulama dalam Nahdlatul Ulama seperti yang digariskan oleh para pendiri NU. (Mukafi Niam)

Dari Nu Online: nu.or.id

Pondok Pesantren An-Nur Slawi Nahdlatul, Ubudiyah Pondok Pesantren An-Nur Slawi

Memahami Sikap PBNU (Sebuah Tanggapan)

Oleh Dwiyanto Indiahono



Membaca tulisan Saudara Syafiq Naqsyabandi (nu.or.id – 30 Desember 2016), kami merasa perlu untuk unjuk pendapat tentang memahami sikap PBNU terkait dengan Aksi Bela Islam (ABI). Sangat awal, pernyataan “Sikap PBNU yang memilih kontra terhadap Aksi Bela Islam” merupakan kalimat yang harus dikritisi. Jejak rekam posisi PBNU dan Aksi Bela Islam menunjukkan posisi yang tidak dapat dikatakan “kontra”. Sebab posisi yang dipilih oleh PBNU adalah juga posisi yang diambil oleh PP Muhammadiyah terkait dengan Aksi Bela Islam. Jadi mengambil kesimpulan PBNU memilih kontra terhadap Aksi Bela Islam merupakan kesimpulan pribadi, yang perlu direvisi. Ada beberapa alasan.

Memahami Sikap PBNU (Sebuah Tanggapan) (Sumber Gambar : Nu Online)

Memahami Sikap PBNU (Sebuah Tanggapan)

(Baca: Memahami Sikap PBNU)

Pondok Pesantren An-Nur Slawi

Pertama, PBNU dan PP Muhammadiyah dalam beberapa waktu terakhir mengambil posisi sebagai mediator antara Gerakan Aksi Bela Islam dan Negara. Dua institusi terbesar umat Islam itu tengah berusaha menjadi peredam hubungan antara Negara dan ABI. Ketika ABI berlangsung dengan tertib, dan Negara pun turut memberikan apresiasi, sebenarnya PBNU dan PP Muhammadiyah pun telah sukses menjadi mediator. Dua institusi besar ini tengah secara jernih melakukan analisa. Bayangkan jika kedua lembaga tersebut secara resmi menyatakan dukungan, Jakarta mungkin bisa banjir massa, sebanjir-banjirnya.

Pondok Pesantren An-Nur Slawi

Kedua, PBNU dan PP Muhammadiyah secara struktural memang tidak menyatakan seruan untuk turun mengikuti ABI. Tetapi secara kultural dua lembaga tersebut harus diakui memiliki andil dalam “membiarkan” warga mereka untuk ikut? ABI. Keikutsertaan warga NU dan Muhammadiyah dalam ABI tergambar dari banyak sikap selama perhelatan ABI berlangsung. Warga kedua lembaga tersebut juga berhasil melebur dengan Umat Islam yang lain untuk menyerukan aspirasinya. Warga di area akar rumput dua ormas besar itu memang sebagian ada yang menyayangkan sikap para elit organisasi mereka. Tetapi dibalik itu, mereka juga dapat memahami bahwa mereka tidak dilarang untuk ikut serta dalam ABI.

Ketiga, mendudukkan posisi PBNU struktural sebagai “kontra” dengan ABI sebenarnya justru menjadikan PBNU seakan-akan tidak memiliki peran dalam ABI. Padahal di sana ada KH. Ma’ruf Amin selaku Rais Aam PBNU, pimpinan tertinggi dalam organisasi NU yang didaulat menjadi Ketua Umum MUI. Keluarnya pernyataan keagamaan oleh MUI terkait dengan adanya penodaan agama oleh BTP tidak lepas dari peran KH. Ma’ruf Amin. Sehingga jika penulis Syafiq Naqsyabandi memilah antara PBNU struktural dan PBNU kultural, sebagai pisau analisis untuk membedah kedudukan PBNU dalam ABI tidaklah tepat. PBNU Struktural ada yang secara fungsional menjadi pioner pernyataan sikap keagamaan MUI, dan itu berarti PBNU struktural pun memiliki peran besar dalam ABI. Apalagi beberapa pernyataan sikap PBNU secara tegas sejalan dengan aspirasi ABI. Salah satunya misalnya, pernyataan sikap PBNU pasca Aksi 411 yang secara nyata membela aksi dan meyakini bahwa kericuhan yang sempat terjadi dilakukan oleh pihak-pihak yang ingin merusak kemurnian Aksi 411. PBNU juga menyayangkan kelambanan pemerintah dalam melakukan komunikasi politik dengan masyarakat.

Keempat, argumentasi penulis artikel itu yang mencuplik kasus-kasus terdahulu untuk memperkuat sikap PBNU yang beberapa kali berbeda dengan posisi umat Islam, dalam kasus ABI ini menjadi tidak relevan. Kasus-kasus yang diceritakan merupakan kasus-kasus yang memang terjadi dalam situasi yang represif. Memahami kasus-kasus tersebut juga harus dengan analisis kondisi pada waktu itu. Sikap-sikap yang seakan-akan “mendua” tersebut merupakan bentuk keluwesan PBNU untuk bertahan dan melawan rezim yang otoriter kepada Umat Islam.

PBNU dan Muhammadiyah merupakan dua ormas terbesar yang memiliki pengalaman berhadapan dengan pemerintah dan mengayomi masyarakat. Pilihan-pilihan kebijakan organisasi tentu diambil bukan hanya “ingin berbeda” dengan ormas-ormas Islam yang lain. Pilihan kebijakan itu murni lahir karena kedua ormas tersebut memiliki cara berbeda untuk membela umat, membela Islam dan berhubungan baik dengan pemerintah. Pilihan kebijakan tersebut bukan berarti “kontra” tetapi merupakan bentuk “dukungan” ABI dalam wajah lain.

Penulis adalah dosen kebijakan publik FISIP Universitas Jenderal Soedirman.



Dari Nu Online: nu.or.id

Pondok Pesantren An-Nur Slawi Budaya, Kiai, Pahlawan Pondok Pesantren An-Nur Slawi

Sistem Kupon Subsidi Pupuk Masih Simpang Siur

Jakarta, Pondok Pesantren An-Nur Slawi. Sistem penyaluran subsisi pupuk melalui kupon ternyata belum menjadi keputusan pemerintah. Menyusul spekulasi seputar efektifitas sistem baru itu serta usulan beberapa pakar ekonomi untuk menyerahkan harga pupuk kepada mekanisme pasar alias mencabut subsidi, dikatakan, sistem itu hanyalah rencana alternatif Departemen Pertanian (Deptan) agar subsidi pupuk yang diberikan tidak salah sasaran.

"Kupon pupuk itu masih salah satu opsi yang disampaikan Deptan untuk mengatasi masalah pupuk di petani. Jadi, itu masih wacana dan belum menjadi putusan Presiden, apalagi dilaksanakan," kata Wakil Presiden Muhammad Jusuf Kalla, Jumat (8/12) siang usai sholat Jumat di mesjid Baiturahmin di Kompleks Istana Wapres, Jakarta.

Sebelumnya, Menko Perekonomian Boediono mengungkapkan rencana sistem voucher untuk distribusi pupuk bersubsidi pada tahun 2007 dalam rapat gabungan komisi IV dan VI DPR dengan pemerintah baru-baru ini. Tujuan pembagian langsung pupuk lewat sistem kupon ini dilakukan pemerintah dengan tujuan mencegah terjadi kelangkaan pupuk dan peningkatan anggaran subsidi pupuk.

Sistem Kupon Subsidi Pupuk Masih Simpang Siur (Sumber Gambar : Nu Online)

Sistem Kupon Subsidi Pupuk Masih Simpang Siur

Uji coba ini akan dilakukan menjelang akhir masa tanam pertama 2007. Hasil uji coba, kata Boediono, akan dievaluasi secara menyeluruh pada pertengahan 2007, baik yang terkait dengan kebijakan pupuk secara umum, jumlah kebutuhan pupuk yang sebenarnya, irama tanam, dan pasokan pupuknya.

Kesimpangsiuran informasi mengenai kebijakan pupuk ini juga terjadi saat Menteri pertanian (Mentan) membatalkan rencana kenaikan HET pupuk pada Januari 2007 sebesar 50% setelah menteri mendengarkan instruksi presiden agar mencari solusi terbaik perpupukan nasional. (nam)

Pondok Pesantren An-Nur Slawi

Dari Nu Online: nu.or.id

Pondok Pesantren An-Nur Slawi Santri, Habib, Olahraga Pondok Pesantren An-Nur Slawi

Pondok Pesantren An-Nur Slawi